Tahapanpenyusunan daftar penyedia barang/jasa secara umum dapat dilakukan sebagai berikut: Melakukan analisa pembelian ( spend analysis) terhadap semua barang/jasa. Mengkategorikan dan mengelompokan jenis barang/jasa serta mencari potensi penyedia untuk setiap barang/jasa tersebut jika diperlukan. Melakukan pemetaan ( mapping) barang/jasa 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955); 6. MemilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar; 1.1.3. Pengalaman/aktif di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama. 1.2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 jdih.lkpp.go.id. 2 PendidikanIjasah minimal setingkat S1, sehat jasmani dan rohani, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun di Bidang Pengadaan Barang/Jasa, kompeten sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa; D3, sehat jasmani dan rohani, dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun di Bidang Pengadaan Barang/Jasa, kompeten sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa; 2. sebuahperspektif pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan lkpp nomor 12 tahun 2021; standar kompetensi level-1 sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa; mari meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa kita; e-marketplace dan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; pokok-pokok perubahan pengadaan .

contoh soal skb pengelola pengadaan barang dan jasa